PERAN TNI-AL DALAM PROGRAM PENGENTASAN PELAYANAN KESEHATAN TERPADU DI DAERAH TERPENCIL PERBATASAN KEPULAUAN (DTGK) DAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN (DBK) PROVINSI MALUKU TAHUN 2012-2013

Oleh :    
dr. Slamet Rahardja Sp.B

Mayor Laut (K) NRP 14581/P

DASAR : 

1.      Undang-Undang no.  34 / 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dimana dalam melaksanakan tugas pokoknya, dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

2.      Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan    Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor : 276/Menkes/SKB/II/ 2010 dan Nomor : MoU.01/M/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Kerjasama Dalam Bidang Kesehatan.

KESEHATAN SEBAGAI FUNGSI KOMANDO

Letkol Ckm Joni Suhenda, SPd, MAP.

Dengan lahirnya Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Salah satu program  BPJS adalah jaminan kesehatan. Personel  TNI dan Fasilitas Kesehatan TNI masuk dalam BPJS Kesehatan. Dengan demikian system pelayanan yang selama ini berlaku bagi TNI mengalami perubahan.